Bottom Ad [Post Page]

NASIONAL

Pelanggar Perjanjian Setgab adalah Demokrat, Bukan PKS

Kita seringkali dicekoki oleh beberapa tokoh
Partai Demokrat dengan beberapa butir
Kesepakatan Setgab atau nota kesepahaman
didalam koalisi. Dan seringkali kita tidak
mengetahui apa saja butir-butir dalam poin
penting tersebut, dan seberapa banyak Partai
Demokrat melakukan pelanggaran pada
Kesepakatan yang dibuat di Setgab. Untuk lebih
lanjut, mari kita mengkritisi kesepakatan dalam
nota kesepahaman dari Setgab yang aneh dan
lucu karena seringkali yang melanggar seperti
Partai Demokrat malah tidak ada tindakan
apapun dari Setgab.
Dari Kesepakatan Setgab tersebut ini jelas
mengindikasikan bahwa memang Setgab tidak
pro terhadap rakyat tetapi mesti harus pro
terhadap partai pemerintahan yang saat ini
dikuasai oleh Partai Demokrat. Dan sayangnya
lagi, beberapa parati masih saja jadi “buruh”
politik dari Partai Demokrat yang bisa
menggiring opini dan kebijakan seenaknya tanpa
memikirkan rakyat kecil, dan akhirnya diamini
oleh PAN, PKB, PPP dan Golkar.
Berikut butir-butir kesepakatannya:
1. Setiap anggota koalisi wajib memiliki dan
menjalankan semangat kebersamaan dalam
sikap dan komunikasi politik, yang sungguh-
sungguh mencerminkan kehendak yang tulus
untuk berkoalisi. Anggota koalisi sepakat untuk
tidak mengeluarkan pernyataan dan tindakan
maupun komunikasi politik yang senantiasa
menyerang dan mendiskreditkan satu sama lain,
sehingga semangat kebersamaan dan soliditas
koalisi senantiasa dapat diimplementasikan
bersama-sama.
Kritik:
Point satu, mengingatkan kita bahwa
seringkali tokoh-tokoh Partai Demokrat
menyudutkan PKS sebelum ada keputusan
apapun mengenai PKS dari Setgab Koalisi.
Tokoh Partai Demokrat juga sering
membuat komentar kontroversial untuk
menyuruh PKS agar keluar dari koalisi,
padahal dalam butir disitu jelas bahwa
point “Anggota koalisi sepakat untuk tidak
mengeluarkan pernyataan dan tindakan
maupun komunikasi politik yang senantiasa
menyerang dan mendiskreditkan satu sama
lain….” Seringkali Partai Demokrat
melanggar Kesepakatan dari nota
kesepahaman ini tetapi tidak ada tindakan
apapun. Siapa sekarang yang melanggar?
Tentu Partai Demokrat yang sering
melanggar pada point ini. Bahkan Ketua
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan
Jafar sendiri menilai memang terdapat
keanehan dalam setiap rapat Setgab, yaitu
keanehan karena Setgab sebenarnya tidak
mencerminkan semangat koalisi, dan
anggotanya tidak kompak.
"Semangat teman-teman di koalisi,
tampaknya juga sudah berbeda kok.
Gimana nggak beda, kami diskusi mencari
titik temu terkait permasalahan, atau isu
nasional, tapi hasilnya, jauh dari harapan.
Nggak kompak. Padahal diskusinya sampai
berjam-jam dan dilakukan sampai tengah
malam, Misalnya, rapat membahas soal
RUU Pemilu. Sampai seluruh anggota
koalisi diminta membuat pernyataan secara
tertulis. Tapi, tak juga ada kata sepakat.
Ngga ada hasil kongkrit, cuma sebatas
kongkow-kongkow," Marwan Jafar.
2. Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh
Presiden, (yang dalam hal ini dibantu oleh Wakil
Presiden) menyangkut kebijakan-kebijakan politik
yang strategis dan posisi-posisi politik yang
penting, setelah mempertimbangkan pandangan
dan rekomendasi pimpinan partai koalisis pada
rapat yang dipimpin oleh Ketua Setgab, wajib
didukung dan diimplementasikan baik di
pemerintahan maupun melalui fraksi-fraksi di
DPR. Menteri-menteri dari parpol koalisi adalah
merupakan perwakilan resmi parpol koalisi,
karena itu wajib menjelaskan dan
mensosialisasikan segala kebijakan maupun
keputusan yang telah ditetapkan oleh Presiden
kepada partainya.
Kritikan:
Berkali-kali Partai Demokrat dengan
Presiden jarang mengadakan rapat bersama
Setgab dengan pemimpin partai-partai
koalisi, tetapi mereka langsung
memutuskan sesuatu dan mewajibkan
setiap anggota Setgab siap dengan
keputusan tersebut, ini jelas point “…
Setelah mempertimbangkan pandangan dan
rekomendasi pimpinan partai koalisis pada
rapat yang dipimpin oleh Ketua Setgab….”
telah dilanggar oleh Partai Demokrat
beserta juga Presiden SBY sendiri,
sebagaimana pengakuan anggota Setgab
yang lainnya bahwa hampir jarang sekali
ada rapat di Setgab untuk membahas
sesuatu, Bahkan SBY dan Ical (Aburizal
Bakrie) selaku ketua dan wakil ketua saja
jarang ikut dalam rapat Setgab. Dengan
begitu, terlihat jelas bahwa Partai Demokrat
sebenarnya ingin menjadi pemain tunggal
dalam Setgab, partai ini sebenarnya tidak
ingin berkoalisi tetapi ingin menjadikan
partai lainnya sebagai “buruh” Setgab saja,
yang bisa disuruh-suruh seenak Partai
Demokrat. Poin ini jelas telah dilanggar
oleh Partai Demokrat.
3. Dalam hal mekanisme kerja antara pemerintah
dan DPR sesuai dengan fungsi-fungsi anggaran,
legislasi, dan pengawasan, parpol koalisi sepakat
untuk tetap memberi ruang pembahasan
sebagaimana mekanisme kerja yang selama ini
berlangsung antara pemerintah dan DPR, melalui
forum-forum rapat kerja, rapat dengar pendapat,
rapat konsultasi, dan lain-lain.
Kritikan:
Dari point ketiga ini menjelaskan secara
gamblang bahwa ternyata Partai Demokrat
dengan Setgab telah bertindak tidak
profesional. Dinyatakan dengan jelas bahwa
“…parpol koalisi sepakat untuk tetap
memberi ruang pembahasan sebagaimana
mekanisme kerja…” Hal ini bukankah sudah
jelas, apa yang dilakukan oleh PKS sebagai
mitra koalisinya dalam menjalankan proses
legislasi dan pengawasan mengenai
kenaikan harga BBM yang bisa
memberatkan rakyat yang semestinya
sudah jelas bahwa Setgab telah “Memberi
ruang pembahasan” tersendiri antara
Setgab dan Parlemen. Jika Partai Demokrat
menganggap PKS melanggar nota
kesepahaman antara Setgab Koalisi, maka
yang sebenarnya melanggar dan tidak
profesional itu adalah Partai Demokrat
karena tidak mampu menempatkan posisi
dimana Setgab dan dimana Parlemen dan
dengan tegas dalam poin 3 tersebut sudah
dijelaskan bahwa Parlemen diberikan ruang
dalam pemabahasan. Jadi tentu hal ini
mesti proporsional, dimana parlemen dan
dimana Setgab Koalisi. Jadi, sebenarnya
yang tidak profesional adalah Partai
Demokrat sendiri dengan tokoh-tokoh jadul
yang lebay-lebay itu.
4. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan
komunikasi parpol koalisi, terutama dalam
menentukan kebijakan-kebijakan politik yang
strategis dan posisi-posisi politik yang penting,
Presiden melakukan pertemuan dengan pimpinan
parpol koalisi minimal satu kali dalam tiga bulan
atau pada waktu-waktu yang ditentukan, yang
pelaksanaannya diatur oleh Setgab.
Kritikan:
Dalam point 2 sudah dijelaskan bahwa
jarang sekali Setgab melakukan rapat,
bahkan rapat mengenai kenaikan BBM juga
saat itu belum dibahas dalam Setgab. Lalu
dengan seenaknya Partai Demokrat dan
Presiden SBY menyuruh seluruh partai
koalisi yang tergabung dalam Setgab untuk
menyetujui usulan yang akan membuat
rakyat menderita. Semestinya, partai koalisi
yang istiqomah atau konsisten dalam
membela rakyat tidak mengikuti kebijakan
menaikkan harga BBM. Rapat Setgab-nya
saja belum ada, kemudian seluruh partai
koalisi disuruh untuk mengikuti kebijakan
Partai Demokrat dan Presiden SBY, apa
pemimpin partai koalisi ingin jadi buruh
politiknya Partai Demokrat dan Presiden
SBY? Na’udzubillah!
5. Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap
posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu
yang vital dan strategis, seperti yang tercantum
dalam butir 2 tersebut di atas yang justru
dituntut kebersamaan dalam koalisi, semaksimal
mungkin tetap dilakukan komunikasi politik
untuk menemukan solusi yang terbaik.
Apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi
yang disepakati bersama, maka parpol peserta
koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan
diri dari koalisi. Manakala parpol yang
bersangkutan tidak mengundurkan diri pada
hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi parpol
telah berakhir. Selanjutnya Presiden mengambil
keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan
parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang
berada dalam kabinet.
Kritik:
Poin 5 ini menjelaskan bahwa memang
setiap kebijakan belum tentu semua partai
koalisi akan sepaham, maka dituntut untuk
menemukan solusi yang terbaik. Kalimat “…
dilakukan komunikasi politik untuk
menemukan solusi yang terbaik.” adalah
kalimat yang tidak menjelaskan secara
spesifik bahwa menurut siapakah kalimat
“menemukan solusi yang terbaik”, ini
menurut Setgab atau menurut partai koalisi
masing-masing. Dengan berlandaskan poin
5 ini, tentu setiap partai boleh
berpandangan berbeda dengan Setgab
termasuk juga berbeda dengan keputusan
mengenai ketidaksetujuan kenaikan BBM.
Ini tentu sah-sah saja, atas poin-poin
perjanjian yang tak jelas tersebut.
Lalu apakah ada sanksi bagi Partai
Demokrat dan Presiden SBY yang selalu
membuat keputusan tanpa melalui rapat
Setgab?
Jika dalam paragraft kedua pada poin 5 ini
para tokoh Partai Demokrat memberikan
sebuah kesimpulan bahwa PKS telah
melanggar nota kesepahaman dalam
Setgab, ini tentu salah besar! Karena dari
point 1-4 yang sering melanggar adalah
Partai Demokrat sendiri. “Manakala parpol
yang bersangkutan tidak mengundurkan diri
pada hakikatnya kebersamaannya dalam
koalisi parpol telah berakhir” ini bukanlah
akhir dari koalisi, karena ini hanya sebatas
makna de facto sedangkan perjanjian ini
dibuat adalah dengan cara legalitas yuridis,
tentu sangat lucu jika para ahli hukum dari
Partai Demokrat tidak mengerti kalimat de
facto dari kata tersebut. Dalam poin
“Selanjutnya Presiden mengambil keputusan
dan tindakan menyangkut keberadaan
Parpol dalam koalisi…” Ini mestinya sebagai
Presiden, SBY mesti tegas kepada setiap
parpol. Jangankan kepada Parpol lain, SBY
sendiri selaku Ketua Dewan Pembina Partai
Demokrat saja tidak mampu mengendalikan
anak buahnya yang seringkali berkomentar
arogan dan provokatif. Saling serang antara
tokoh demokrat dan tokoh demokrat yang
lain juga terjadi. Padahal diharapkan dari
pangkat Jenderalnya, SBY mampu bersikap
tegas. Tetapi, lagi-lagi Pak Presiden hanya
sering merasa “Galau” lalu Curhat sama
rakyat… (Kita nantikan edisi curhat Presiden
SBY tentang galaunya memikirkan PKS…)
6. Dalam hal Presiden melakukan reshuffle
kabinet, sesuai dengan urgensi dan prerogatifnya,
Presiden dapat melakukan pergantian personil,
perubahan portofolio, dan bahkan apabila sangat
diperlukan melakukan pengurangan/penambahan
jumlah menteri parpol dalam kabinet. Apabila
Presiden mengambil keputusan demikian, di
samping merupakan hak prerogatifnya, juga
berdasarkan pertimbangan:
a. Evaluasi Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II
yang didasarkan pada Kontrak Kinerja dan Pakta
Integritas.
b. Efektivitas dan soliditas koalisi KIB II
c. Masukan parpol koalisi atas permintaan
Presiden sebelum keputusan Presiden diambil
d. Dokumen-dokumen kesepakatan sebelumnya
Kritikan:
Bila para partai koalisi yang tergabung
dalam Setgab dan beberapa para pengamat
politik mengenai PKS akan didepak dari
koalisi dan akan juga didepak para menteri
dari Setgab, hal ini malah akan semakin
membuat geli rakyat Indonesia. Memang
hak prerogatif presiden dalam mengangkat
dan menggantikana kabinet dari sejumlah
menteri. Tetapi jika alasannya karena PKS
melanggar aturan Setgab dan berakhir
dikeluarkannya menteri PKS tentu yang
harus jadi poin penting bahwa
pengangkatan menteri itu tidak ada
sangkut-pautnya dari keputusan Setgab.
Dalam poin 6c hanya disebutkan “ c.
Masukan parpol koalisi atas permintaan
Presiden sebelum keputusan Presiden
diambil”. Sebelum poin 5 dalam kalimat
“Selanjutnya Presiden mengambil keputusan
dan tindakan menyangkut keberadaan
Parpol dalam koalisi…” ini dilaksanakan
maka PKS tetap menjadi partai koalisi di
Setgab. Kata “Selanjutnya” adalah tindakan
terakhir sebuah keputusan jika partai koalisi
tidak mengundurkan diri dari Setgab.
Sekali lagi kita tekankan walaupun kalimat
ini berbunyi “Manakala parpol yang
bersangkutan tidak mengundurkan diri pada
hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi
parpol telah berakhir” ini adalah makna de
facto yang tentu bukan keputusan yuridis
sesuai dengan perjanjian kontrak koalisi ini
dibuat. Kata “Selanjutnya” adalah kata
penekanan mengenai tindaklanjut yuridis
dari presiden untuk menentukan partai
tersebut masih dalam koalisi atau sudah
dikeluarkan dari koalisi. Nah ini hanya
presiden yang boleh menyampaikan, karena
ia yang meminta PKS bergabung dalam
koalisi. Seharusnya Presiden SBY jangan
sampai jadi laki-laki pengecut, “mau
enaknya saat kawin, ketika cerai cuman
pake sms”
7. Guna menjamin terwujudnya koordinasi dan
sinergi di antara parpol koalisi, telah dibentuk
Setgab Koalisi. Setgab ini diketuai Presiden,
dibantu oleh satu wakil ketua. Pelaksanaan
rapat-rapat koordinasi diatur oleh Sekretaris
Setgab, yang dipimpin oleh pimpinan rapat
dalam hal ini para ketua umum parpol koalisi
secara bergantian, minimal 1 bulan sekali.
Kritik:
Poin 7 ini tentu sudah menjadi poin yang
sudah dilanggar oleh beberapa partai.
Karena 1 bulan sekali belum tentu ada
rapat di Setgab. Dan para pemimpin partai
juga sangat jarang sekali menghadiri rapat
di Setgab.
8. Pada prinsipnya semua anggota parpol koalisi
bertekad untuk terus bersama-sama dalam
koalisi, guna membangun dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat sehingga sinergi parpol
koalisi dalam menyukseskan pemerintahan SBY-
Boediono 2009-2014 dapat benar-benar
diimplementasikan. Kesepakatan ini merupakan
penyempurnaan tentang Tata Etika Pemerintahan
RI 2009-2014 yang ditandatangani pada 15
Oktober 2009.
Kritik:
Mari kita belajar Etika kepada Ruhut
Sitompul atau Sutan Batugana, tokoh ahli
etika di Partai Demokrat… hehehehe (Ahli
Etikanya aja seperti itu, apalagi yang paling
ahli etika diatas Partai Demokrat?)
Demikiran.
Sketsa Abu Jaisy

About PKS Berau

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.