Bottom Ad [Post Page]

NASIONAL

PPATK Ikut Manggung dalam Kasus Impor Daging?

INILAH.COM, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) ikut meramaikan perkara Luhfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PPATK begitu cepat merespon aliran dana Fathanah kepada 45 perempuan.

Penangangan kasus Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah menjadi pemberantasan korupsi yang paling ideal dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Gerak cepat dan responsif menjadi kondisi ideal dalam penanganan kasus korupsi. Tak butuh waktu lama, KPK menyita sejumlah aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi.

KPK juga memanggil puluhan saksi untuk mengungkap korupsi politik ini. Pucuk pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai Ketua Majelis Syura PKS dan Presiden PKS tak luput diperiksa KPK. Benar-benar situasi ideal dalam menangani korupsi yang melibatkan petinggi partai politik. Beginilah memang yang harus dilakukan oleh KPK. Tapi mengapa baru kali ini KPK bisa seideal ini?

Dan sayangnya lagi, kondisi ideal ini dicederai dengan menguapnya sejumlah dokumen penting khususnya terkait aliran dana tersangka Ahmad Fathanah ke sejumlah pihak. Terungkap sebanyak 45 perempuan yang menerima aliran dana yang disebar ke publik.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengingatkan PPATK agar bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi). Ia meminta agar KPK bekerja tanpa pesanan. "Pesan saya PPATK, laksanakan tugas itu pada tugas suci, bukan pada pesanan. PPATK akan menjadi lembaga yang hebat dan kredibel kalau berjalan di jalur yang benar," ujar Priyo di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan. Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Ia meyakini, jika PPATK bekerja tidak sesuai dengan tugasnya, lembaga itu pada titik tertentu akan mengalami keruntuhan. "Kalau bekerja atas pesanan itu akan datang hari-hari peruntuhannya," jelas Priyo. Menurut dia, jika aliran dana dilarang dipublikasikan hendaknya PPATK tidak memupblikasikannya ke publik.

Dalam kesempatan tersebut, Priyo juga mengusulkan agar kedudukan PPATK tidak lagi di bawah Presiden namun diletakkan sebagai lembaga independen. "Saya kira ide menjadikan PPATK sebagai lembaga independen, ide yang bagus supaya sahih sebagai lembaga yang kredibel," usul Priyo.

Guru besar Universitas Parahayangan Asep Warlan Yusuf mengatakan PPATK tak lagi menjadi lembaga negara yang bersih dari kepentingan politik penguasa. Ia membandingkan saat PPATK merespons kasus Century dan Hambalang. "Dalam kasus besar seperti BLBI, Century, Hambalang, PPATK tidak seaktif dalam menangani kasus korupsi kecil," ujar Asep.

Sementara, saat dikonfirmasi tentang munculnya nama-nama penerima aliran dana milik Ahmad Fathanah yang disebar ke publik, Kepala PPATK Muhammad Yusuf membantah bila lembaga yang ia pimpin menyebarkan ke publik. "Yang pasti bukan kami yang menyebar," tepis Yusuf saat dikonfirmasi melalui BlackBerry Messenger (BBM) kepada INILAH.COM belum lama ini.

About PKS Berau

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.