Bottom Ad [Post Page]

INTERNASIOAL

Mesir Kembali Rusuh, Moursi dianggap Otoriter

Mesir kembali bergejolak, ratusan massa kembali turun kejalan menuntut Presiden Moursi. Ini diakibatkan dekrit yang dibacakan oleh Moursi. Lantas, apa yang menyebabkan dekrit yang merupakan hak preogatif Presiden ini dikecam banyak pihak, utamanya kaum oposisi?

Presiden Muhammad Mursi mengeluarkan Keputusan Presiden Baru (I’lan Dustur Jadid atau Dekrit Presiden) pada hari Kamis, 23 Nopember 2012, dalam rangka mengawal revolusi, menjaga dari kroni-kroni rezim korup sebelumnya dan dari semua musuh-musuh negara.

Jubir Presiden, Yasir Ali mengatakan bahwa Presiden Mursi memerintahkan penuntutan ulang para pembunuh demonstran dan tindak kriminal saat revolusi meletus sebagai langkah menyelamatkan revolusi. Beliau menyatakan bahwa I’lan Dusturi dan semua Keputusan Presiden merupakan keputusan final, harus dijalankan dan tidak bisa diganggu gugat di hadapan lembaga apapun.

Beliau menambahkan jika ada bahaya mengancam persatuan nasional atau melawan institusi negara, maka Presiden dengan segenap kewenangan dan kekuasaannya yang melekat berusaha untuk menyelamatkan negara dan menjaga seluruh capaian revolusi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Beliau menambahkan bahwa Presiden menambah masa kerja perumus konstitusi dua bulan lagi sehingga masa kerja mereka 8 bulan bukan 6 bulan untuk merampungkan produk undang-undang pemerintahan. Dan tidak diperbolehkan ada lembaga yang bisa membekukan Majelis Syuro atau Jam’iyyah Ta’sisiyyah (Dewan Konstituante).

Keputusan Presiden juga menyebutkan bahwa masa jabatan Jaksa Agung yang dijabat dari unsur kekuasaan yudikatif selama 4 tahun ( di masa rezim Mubarak seumur hidup) dan usia yang menjabat tidak boleh kurang dari 40 tahun. Sebagaimana keputusan itu mengangkat Hakim Agung Thal’at Ibrahim Muhammad Abdullah sebagai Jaksa Agung Menggantikan Abdul Majid Mahmud (kroni Mubarak).

Presiden memerintahkan agar keluarga syuhada dan yang luka-luka mendapatkan santunan pensiun (ma’asy istitsnai), begitu juga yang lumpuh, atau hilang matanya karena aksi revolusi mendapatkan hak yang sama dengan keluarga syuhada, sebagaimana setiap orang yang luka atau usianya melebihi 55 tahun saat revolusi meletus dan saat kejadian Masero, peristiwa jalan Muhammad Mahmud, jalan Majelis Wuzara’ dan semua kejadian yang telah diputuskan oleh Majelis Nasional Untuk Membantu Keluarga Syuhada Revousi dan yang Luka-Luka mendapatkan santunan pensiun.

Dr. Yasir Ali mengatakan bahwa Presiden Mursi mengeluarkan keputusan ini karena tuntutan revolusi mewajibkan dirinya untuk melanjutkan tujuannya dan membuat keputusan untuk mengawalnya sekaligus bukti keseriusannya untuk memerangi sisa-sisa kroni Mubarak, memerangi korupsi, menjaga Mesir dan rakyatnya dan dalam rangkan menegakkan hukum seadil-adilnya dan tentu dalam rangka merespon aspirasi rakta Mesir. Itu semuanya yang melandasi Presiden mengeluarkan hak prerogatifnya. [io]
 
sumber: al-ikhwan.net

About PKS Berau

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.