Bottom Ad [Post Page]

NASIONAL

ICW Laporkan 9 Parpol yang Tutupi Keuangannya ke KIP, Kecuali PKS

Jakarta Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambangi kantor Komisi Informasi Pusat (KIP). Mereka menyampaikan keberatan atas tidak transparansinya laporan keuangan sembilan partai politik yang mendapat kursi di parlemen.

"Kami melaporkan 9 parpol yang tidak menyerahkan melaporkan laporan keuangan 2011/2012," ujar Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Apung Widadi saat melaporkan ke kantor KIP, Jl Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (26/6/2012).

Apung mengatakan pada Selasa (4/4/2012), ICW mengirimkan surat permintaan informasi kepada sembilan parpol mengenai rincian laporan keuangan dan program kerja parpol. Surat ditujukan kepada sekjen masing-masing partai melalui sekretariat mereka di Jakarta.

"Sampai 30 hari, 9 parpol tidak menyerahkan informasi yang kami minta. Artinya mereka tertutup," jelasnya.

Apung menilai tertutupnya laporan keuangan mereka karena parpol tidak punya prosedur keuangan yang baik. Selain itu parpol dinilai tidak memiliki komitmen terbuka kepada masyarakat.
"Ketertutupan ini menandakan kesengajaan parpol, karena parpol tidak bisa dijerat oleh penegak hukum, hanya oknumnya saja," paparnya.

Hingga saat ini, lanjut Apung, baru 3 parpol yaitu PKS, Hanura dan Gerindra yang merespon dengan menyerahkan laporan keuangannya. PKS memberikan laporan keuangan tahun 2010 jumlahnya tidak lebih dari Rp 1 miliar. Gerindra laporan keuangan dari APBN 2011 jumlahnya Rp 500 juta dan Hanura dari APBN 2011 jumlahnya Rp 400 juta.

"ICW mengapresiasi PKS, Hanura dan Gerindra. Walaupun informasi laporan keuangan yang disampaikan sebenarnya belum sesuai dengan yang kami harapkan," ungkapnya.

"Patut disayangkan komitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sebagian besar parpol seperti Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, PPP dan PKB yang hingga saay ini belum menyampaikan laporan," kata Apung.

Selanjutnya, ICW menunggu proses di KIP dan mendesak secepatnya untuk di proses. Setelah itu akan berlanjut ke proses mediasi hingga ajudikasi.

"Kalau tidak juga KIP punya mekanisme untuk memberika sanksi," tutupnya.

Laporan ICW di KIP tercatat dalam surat bernomor 207-215/PSIP/VI/KIP/2012.

About PKS Berau

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.