Bottom Ad [Post Page]

DAERAH

Perda Prostitusi Kurang Memiliki Efek Jera

Tanjung Redeb.Wakil Ketua DPRD Kabupaten Berau, Muharram, menilai, perda tentang prostitusi belum memberikan efek jera terhadap pelaku dan pemain prostitusi, yang kini berani beroperasi secara terang-terangan.,”Saya, melihat sanksi tinak pidana ringan tidak memberikan efek jera.Harusnya ada sanksi lebih tegas , semisal hukuman pidana hingga denda dengan nominal besar,”kata Muharram.

Muharram menilai agar Berau bebas dari prostitusi perlu memperoleh dukungan teralur secara rapi dan sistematis, baik dalam bentuk ketersedian dana, sistem serta ketersediaan personel.
Soal dukungan sistemtais tersebut tambah Muharram bukan perkara mudah dilakukan apabila regulasi daerah belum secara rapi membeber pemberlakukan sanksi sebagai alat pembuat efek jera para pemain dan pelaku prostitusi.

Dengan kedok apapun menurut dia, tidak terlalu sulit bagi aparat melakukan sejumkah operasi menertibkan para pemain dan pelaku prostitusi,”Hanya saja dilapangan kerap kali kondisi tidak mendukung.Inilah kendala yang harus dituntaskan untuk diatasi,”ucap Politisi PKS ini.
Terhadap kondisi dilapangan , bukan terlambat dan tidak melakukan langkah perbaikan, terpenting pertama harus dilakukan adalah melakukan revisi terhadap Perda Prostitusi.

Kendati perda adalah produk hukum melibatkan struktur mulai pihak eksekutif dan legislatif serta memperoleh persetujuan dari Kemendagri, Muharram menilai peluang melakukan revisi dan memasukan sanksi tegas kepada para pelaku dan pemain prostitusi tetap besar ,”Jika memungkinkan masukan sanksi lebih tegas,”ucap Muharram.

Setelah regulator sentuhan berlanjut kearah ketersediaan dana menunjang operasional .Ia mengakui besaran dana operasional untuk penertiban serta membayar upah jumkahnya perlu diperbesar .
Dampak pembesaran anggaran operasional, kata Muharram,mendesak mengingat tantangan sebagai dampak akses pembangunan makin kentara terlihat,”Agar dapat bekerja optimal tentu perlu dana,”tegasnya.
Akses berikut adalah ketersedian tenaga operasional.Muharram menegaskan kedepan penambahan personel itu dibarengi proffesionalisme serta kesejahteraan.

Menurutnya keinginan tersebut dapat dicapai dengan mudah apabila memperoleh dukungan berbagai pihak, termasuk dewan.,”Jika memang perlu bantuan, kami bisa mendukung,”ucap Muharram.

Sementara perihal rendahnya sanksi pelaku dan pemain prostitusi , Kasat Pol PP Kabupaten Berau, Bambang Pranoto, menegaskan, sangat setuju apabila Perda Prostitusi dilakukan revisi secara menyeluruh dan lebih menitikberatkan pada pemberatan sanksi,”Saya sangat setuju direvisi.Selama ini sanksi Tippiring tergolong sanksi ringan, bukan sanksi berefek jera,”ucap Bambang Pranoto. DPRD Berau

About PKS Berau

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.