Bottom Ad [Post Page]

ekonomi

Uang & Sistem Ekonomi Syariah

Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya. Di artikel sebelumnya, kita mempelajari bagaimana asal mulanya uang digunakan sebagai alat tukar nilai.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, uang ternyata tidak hanya digunakan sebagai alat tukar nilai. Banyak kita dapati uang digunakan untuk kegiatan spekulasi. Sehingga, terjadi pergeseran kegunaan dari uang itu sendiri. Sebetulnya bagaimana Ekonomi Syariah Islam mendudukkan kegunaan dan fungsi uang?

Uang dalam Sistem Ekonomi Syariah Islam
Dalam sistem ekonomi, uang didefiniskan sebagai "anything that is generally accepted as a medium of exchange", oleh karena itu uang berfungsi sebagai (1)alat pembayaran atau media pertukaran, (2)sebagai sarana penyimpanan nilai, dan (3)sebagai satuan perhitungan nilai.


Namun, dalam penerapannya kemudian, uang ternyata tidak hanya digunakan untuk melaksanakan transaksi atau untuk menyimpan nilai guna dipakai pada saat diperlukan. Uang ternyata juga secara legal dipakai untuk kegiatan spekulasi – yang dalam istilah Syariah Islam disebut sebagai ‘maysir’. Penyimpangan ini yang kemudian membuat distorsi pada konsep uang.

Dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran atau media untuk pertukaran dalam melaksanakan transaksi ekonomi, maka penggunaan uang sejalan dengan konsep Ekonomi Syariah. Dimana manfaat uang mencapai nilai optimum bila peredarannya berlaku optimal. Akibatnya segala kegiatan yang mengganggu pemakaian uang dalam transaksi ekonomi tidak sesuai dengan Syariah Islam. Sehingga pada saat emas dipakai sebagai uang, maka penyimpanan emas yang mengakibatkan peredaran uang terganggu (kanzul maal) dilarang oleh Syariah Islam.

Dalam penggunaannya sebagai sarana untuk menyimpan nilai maka penggunaan uang tidak bertentangan dengan konsep Ekonomi Syariah, selama uang tersebut masih bisa dipergunakan dalam kegiatan transaksi perniagaan. Oleh karena itu diperlukan adanya pihak ketiga (dalam hal ini adalah lembaga keuangan) yang menerima simpanan uang dari pihak yang ingin menyimpan nilai dan kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi sehingga uang tersebut masih dapat dipergunakan dalam transaksi walaupun nilai yang disimpan oleh pemilik asal tidak berkurang.

Namun penggunaan uang untuk spekulasi sama sekali bertentangan dengan Syariah Islam, baik karena spekulasi tersebut tidak disukai maupun karena spekulasi umumnya berkaitan dengan menghalangi terjadinya mekanisme pasar yang wajar guna mendapatkan fluktuasi harga yang abnormal. Spekulasi juga mengakibatkan ketidak stabilan nilai dari mata uang itu sendiri karena fluktuasi harga pada hakekatnya adalah fluktuasi nilai (daya beli) dari uang itu sendiri.

Sistem Ekonomi Saat Ini
Dalam sistim yang berlaku saat ini, bank sentral –atas nama pemerintah- dapat menerbitkan uang logam dan uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah dalam negara tersebut. Dalam proses penerbitan uang, umumnya pemerintah menerbitkan surat utang kepada bank sentral, baik dalam bentuk Treasury Bill ataupun obligasi, kemudian bank sentral membeli surat hutang tersebut dan membayarnya dengan uang yang baru diterbitkan. Oleh karena itu nilai uang ditentukan oleh nilai surat utang pemerintah, sehingga nilai uang dijamin oleh pemerintah.

Dalam sistim ekonomi konvensional, uang kertas yang seharusnya mempunyai nilai yang dijamin oleh pemerintah sering berubah menjadi ‘fiat money’ yaitu “currency made legal tender by fiat (sanction) and neither backed by, nor necessarily convertible into, gold or silver”. Akibatnya disamping pernyataan bahwa uang kertas tersebut adalah alat pembayaran yang sah umumnya juga dicetak peringatan atas sanction (ancaman hukuman) bagi pihak-pihak yang memalsu atau menyalahgunakan uang kertas tersebut. Perubahan ini menimbulkan dampak negatif berupa penyelewengan oleh pemerintah.

Menurut ketentuan yang baku, pemerintah hanya dapat menerbitkan uang kertas sebagai alat pembayaran yang syah selama pemerintah dapat dengan jelas dan tanpa keraguan menjamin nilai dari uang kertas yang diterbitkannya. Itulah sebabnya pemerintah harus menerbitkan surat utang terlebih dahulu sebelum bank sentral mencetak uang kertas untuk membayar pembelian surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Pada saat bank sentyral mencetak uang untuk membayar surat utang pemerintah, bank sentral harus mendapat kepastian yang wajar bahwa pemerintah dapat melunasi kewajiban dari penerbitan surat utang tersebut. Baik dengan aset pemerintah yang telah ada, maupun dari pendapatan pemerintah yang wajar dalam masa jangka waktu surat utang tersebut.

Bila pemerintah tidak dapat menjamin nilai dari uang kertas, maka peningkatan supply dari uang kertas akan lebih cepat dari peningkatan produksi domestik (GDP). Sehingga terjadi gangguan pada keseimbangan nilai. Sesuai dengan hukum supply-demand, maka peningkatan supply uang kertas yang berlebihan akan mengakibatkan nilai uang menurun –atau harga barang meningkat, yang disebut sebagai inflasi. 

Oleh karena itu untuk menjaga kesejahteraan rakyat maka salah satu tujuan utama dari kebijakan moneter, yang menjadi tanggung jawab bank sentral, adalah untuk mengendalikan inflasi antara lain dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Sementara itu salah satu tujuan utama dari pemerintah adalah peningkatan produk domestik, karena akan meningkatkan kesempatan untuk mendapat penghasilan bagi rakyat serta akan meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak.

Wallahu'alam. 
Semoga Bermanfaat.

Dr.Ir. Iwan P. Pontjowinoto, MM adalah seorang pakar keuangan syariah dan seorang pengajar. Beliau adalah ikon penerapan prinsip syariah di pasar modal setelah meluncurkan Danareksa Syariah pada tahun 1997 yang merupakan reksa dana syariah pertama di Indonesia.

About PKS Berau

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.