Bottom Ad [Post Page]

NASIONAL

PKS Tolak Rencana Kenaikan Listrik

Fraksi PKS DPR menolak rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik rata-rata sebesar 10 persen per 1 April 2012. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Achmad Rilyadi, di Jakarta, Jumat (16/9), mengatakan pemerintah masih mempunyai opsi lain menutupi peningkatan subsidi listrik.

"Kuncinya cuma satu yakni pemerintah niat dan mau bekerja keras untuk mengurangi biaya listrik PT PLN (Persero)," katanya.

Menurut dia, opsi menutupi kenaikan beban subsidi listrik yang bisa dilakukan pemerintah di antaranya menyediakan pasokan gas sebesar 400 triliun British thermal unit (TBTU). Volume gas itu 27,5 TBTU lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah yang disampaikan dalam Nota Keuangan RAPBN 2012 sebesar 372,5 TBTU.

"Ambilah harga harga rata-rata gas dengan tingkat cukup maksimal yakni 8,2 dolar AS per MMBTU, maka berdasarkan hitungan kami akan ada penghematan subsidi sebesar Rp9,22 triliun," ujarnya.

Irel, sapaan Achmad Rilyadi, melanjutkan nilai penghematan tersebut setara dengan tambahan pendapatan listrik PLN dari rencana kenaikan TDL sebesar 10 persen di 2012.

Pada rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman pekan lalu, pemerintah secara resmi mengajukan kenaikan TDL sebesar 10 persen per 1 april 2012. Melalui kenaikan TDL itu, pemerintah menghitung ada penghematan subsidi sebesar Rp 9 triliun. Kalau tidak ada kenaikan listrik 10 persen di 2012, maka angka subsidi yang dalam Nota Keuangan diusulkan Rp 45 triliun akan bertambah menjadi Rp54 triliun.

Opsi lainnya yang masih bisa dilakukan pemerintah agar TDL tidak perlu naik adalah konsisten menerapkan harga batu bara acuan untuk keperluan domestik sesuai Indonesian Coal Index (ICI). Menurut Irel, dengan memakai patokan ICI, harga batu bara yang dibeli PLN menjadi lebih murah. Dengan kebutuhan batu bara PLN sebesar 48,1 juta ton di 2012, maka diperkirakan akan ada penghematan sekitar Rp2-3 triliun.

"Jadi, rencana kenaikan TDL masih bisa dihindari," katanya. Pemerintah dan Komisi VII DPR dijadwalkan membahas alokasi subsidi listrik dan kenaikan TDL pada 2012 tersebut Senin (19/9). Republika/pks.or.id

About Unknown

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.